Berembuk tanpa kata sepakat....

Beberapa hari yang lalu sebuah stasiun TV menayangkan talk show dengan tema "BLT jurus jitu mengatasi Kemiskinan"...menghadirkan Mentri Sosial, perwakilan Bappenas, anggota DPR, dan Ketua Kepala Desa se Indonesia... Mentri Sosial dan perwakilan Bappenas menolak bahwa Pemerintah mengakui bahwa BLT ini jurus ampuh mengatasai kemiskinan, menurut mereka BLT ini hanya untuk membantu meringankan beban aja, akan tetapi hal ini ditentang oleh anggota DPR dengan alasan pemberian BLT tidak tepat dan tidak mendidik terlebih lagi data yang dipakai adalah data lama, idem dengan anggota DPR, ketua forum kepala desa se Indonesia juga tidak setuju dgn program ini karena dinilai dapat merusak tatanan sosial yang ada didesa, bla..bla...bla (maksudnya terjadi adu argumen yang gak jelas ujungnya dari semua pihak yang dihadirkan)

Namun ada beberapa kejadian menarik, yaitu dimana Pak Mentri tiba2 naik darah, dan mengatakan jika ada kesalahan dalam implementasi pencairan BLT maka pemerintah tidak akan segan2 menindak aparat dilapangan, sembari mengeluarkan pernyataan politis bahwa akan langsung meninjau rumah warga yang secara persyaratan ternyata tidak berhak menrima BLT...

Nah menanggapi hal ini, saya sebagai PNS didaerah berpendapat bahwa sampai saat ini ternyata Pemerintah pusat masih saja belum berubah dan belajar dari pengalaman dalam membuat kebijakan, dan mengapa kebijakan tersebut gagal dalam implementasinya...Berikut saya mencoba mengemukakan kesalahan pemerintah pusat:

1. Dalam membuat kebijakan, pemerintah pusat (kalangan elit) tidak pernah membuat sistem tata pelaksanaan yang jelas bagi para aparat di 'bawah' sehingga seringkali aparat menjadi kebingungan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Misalkan dalam BLT pemerintah sangat kurang dalam melakukan sosialisasi program dan pemahaman masyarakat terutama tentang persyaratan penerima BLT, kebijakan ini terkesan terlalu cepat dan tanpa perencanaan yang matang, sehingga wajar jika ketua forum kepala desa memprotes program ini dan mengkhawatirkan rusaknya pranata sosial dan mengancam keselamatan aparat desa, sebenarnya bukan aparat desa aja, aparatur lainnya (kelurahan/kecamatan/dll) juga terancam terkena amuk massa apabila terjadi kesalahan dalam pembagian BLT ini, dan ini memang tidak pernah diperhitungkan oleh pemerintah pusat.

2. Pemerintah Pusat masih suka mengeneralisir Indonesia, dimana menganggap keadaan didaerah sama dengan dipusat, hal inilah yang selalu menyebabkan program pemerintah gagal dan salah sasaran, karena negara ini terdiri dari ribuan keberagaman yang tidak dapat digeneralkan, sehingga hendaknya pemerintah dalam menyusun rancangan kebijakan melihat dulu bagaimana keadaan bangsa ini secara nasional, bukan berdasarkan yang ada didepan mata mereka saja...

Kesimpulannya.mungkin sebaikanya Pak Mentri tidak perlu sampai emosi begitu dan melampiaskan amarahnya kepada aparat dilapangan jika ada kesalahan dalam prosedur pencairan BLT, seharusnya beliau meninjau bukan saja warga yang tidak kebagian tp mengkaji lebih dalam mengapa dan ada kesalahan apa sampai warga tersebut tidak mendapatkan haknya.
Apakah ada kesalahan dalam sistem dan prosedurnya atau memang aparatnya yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugasnya...